INDRAGIRI HILIR, VertaNews.com – Belantara Foundation menyerahkan bantuan alat dan modal usaha kepada lima Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, pada 6-7 Juli 2026. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi nirlaba tersebut dalam memperkuat pengelolaan hutan desa berkelanjutan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat lokal di kawasan ekosistem mangrove.
Kelima desa yang menerima bantuan meliputi Desa Sungai Bela, Concong Dalam, Concong Tengah, Kampung Baru, dan Panglima Raja. Jenis bantuan disesuaikan dengan hasil asesmen potensi ekonomi masing-masing desa. Misalnya, KUPS Pakan Makmur di Desa Sungai Bela menerima dukungan untuk pengembangan usaha kerupuk udang, sementara KUPS Bina Keluarga di Desa Panglima Raja dibantu untuk usaha kerupuk amplang.
Selain itu, bantuan juga dialirkan untuk budidaya kepiting bagi KUPS Kepiting Alam Berkah (Desa Concong Dalam) dan KUPS Kepiting Lestari (Desa Concong Tengah), serta pengolahan pucuk dan lidi nipah bagi KUPS Nipah Pesisir di Desa Kampung Baru.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mengurangi laju deforestasi dan memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi.
“Program ini bertujuan membantu pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola hutan desa secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa upaya perlindungan ekosistem hutan dan biodiversitas menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung target FOLU Net Sink 2030,” ujar Dolly dalam sambutannya.
Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Lokal
Penyuluh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandah, Syamsi Mahdi, menyambut positif inisiatif ini. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga sipil seperti Belantara dengan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong sinergi pelestarian hutan dan pembangunan desa.
“Pengelolaan hutan yang efektif tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha. Dukungan Belantara diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi,” jelas Syamsi.
Sementara itu, Kepala Desa Concong Tengah, M. Asikin, mengapresiasi pendampingan yang diberikan. Ia menilai hal ini sebagai peluang besar bagi desanya untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kelestarian lingkungan.
Hal serupa disampaikan Kepala Desa Sungai Bela, Erwandi, yang menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang tanpa merusak fungsi ekologis. “Sebagai desa dengan potensi alam besar, kami harus memastikan pengelolaannya berkelanjutan,” katanya.
Jejak Langkah Sejak 2023
Sejak 2023, Belantara Foundation telah memfasilitasi pengusulan hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) Hutan Desa untuk enam desa di Inhil dengan total kawasan seluas 10.087 hektar. Program ini melibatkan 124 anggota masyarakat dalam struktur pengelola hutan desa dan 74 anggota dalam KUPS.
Ketua KUPS Bina Keluarga, Yusnizar, mengungkapkan harapan agar bantuan modal dapat meningkatkan ekonomi keluarga para anggota. Senada dengan itu, Ketua KUPS Nipah Pesisir, Zuraida, menilai pendampingan Belantara tidak hanya memperkuat kelompok ibu-ibu, tetapi juga membuka peluang usaha yang lestari.
Dr. Dolly Priatna menambahkan, fokus program saat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 13 (aksi iklim), 15 (ekosistem daratan), dan 17 (kemitraan). “Kami akan terus mengajak pihak lebih luas, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk bahu-membahu dalam program pengelolaan hutan desa berkelanjutan ini,” pungkasnya.
Belantara Foundation, yang didirikan pada 2014 dan menjadi anggota International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak November 2024, terus konsisten menjalankan misi konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat berkelanjutan di Sumatera dan Kalimantan.
