Bogor, VertaNews.com — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur memperkuat pelayanan terhadap warga binaan dengan menghadirkan pemeriksaan kesehatan dan layanan informasi hak-hak pemasyarakatan secara langsung di dalam blok pembinaan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap warga binaan memperoleh akses layanan dasar tanpa hambatan.
Pelayanan terpadu tersebut melibatkan tenaga medis dari Klinik Pratama Lapas Narkotika Gunung Sindur bersama petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat).
Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga membuka konsultasi terkait remisi, program integrasi, pembebasan bersyarat, hingga informasi masa berakhirnya pidana.
Model pelayanan langsung tersebut dinilai mempercepat penanganan persoalan kesehatan sekaligus memberikan kepastian informasi mengenai hak-hak warga binaan selama menjalani proses pembinaan.
Petugas medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik sekaligus menerima setiap keluhan kesehatan yang disampaikan warga binaan untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, layanan informasi Bimkemaswat memberikan ruang konsultasi terbuka sehingga warga binaan dapat memahami proses administrasi pemasyarakatan secara lebih jelas, transparan, dan akurat.
Kepala Satuan Pengamanan (Ka. KPLP) Lapas Narkotika Gunung Sindur, Bagus Dwi Siswandono, menegaskan bahwa pelayanan yang mudah diakses menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman sekaligus berorientasi pada pembinaan.
“Pelayanan tidak boleh berhenti di balik tembok lapas. Kami memastikan setiap warga binaan memperoleh akses kesehatan dan informasi mengenai hak-haknya secara cepat, terbuka, dan sesuai ketentuan,” beber Bagus Dwi, Senin (29/6).
“Kepastian layanan merupakan bagian dari komitmen kami membangun sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan akuntabel,” tambahnya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan dan keterbukaan informasi merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mendukung proses pembinaan yang efektif. Karena itu, jajaran Lapas Gunung Sindur akan terus meningkatkan kualitas layanan agar seluruh hak warga binaan dapat terpenuhi secara optimal.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperkuat pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.
Selain itu, guna memastikan setiap warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak serta akses informasi yang jelas mengenai status dan hak pemasyarakatan mereka. (GMO)
