Jakarta, VertaNews.com — Bayangkan mengurus paspor tanpa harus meninggalkan pasien di rumah sakit. Atau mendapatkan layanan keimigrasian di tengah aktivitas di pusat keramaian. Bahkan ketika ada keluhan, masyarakat memiliki pintu khusus untuk menyampaikannya.
Pola pelayanan seperti itu tengah dibangun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.
Bukan sekadar memperbanyak aplikasi, Imigrasi Jakarta Barat mencoba mengubah cara pelayanan bekerja. Masyarakat tidak lagi semata-mata diminta datang ke kantor untuk mendapatkan layanan, tetapi pelayanan yang justru didorong semakin dekat dengan masyarakat.
Sejumlah inovasi tersebut resmi diluncurkan di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Selasa (1/9/2026). Peluncuran itu turut dihadiri Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Rakha Sukma Purnama mengatakan inovasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Menurut Rakha, inovasi pelayanan tidak boleh berhenti sebagai program seremonial. Setiap inovasi harus benar-benar diterapkan dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Melalui peluncuran berbagai inovasi ini, kami berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah diakses, responsif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rakha.
Salah satu perubahan yang paling terasa adalah cara Imigrasi Jakarta Barat mendekatkan layanan paspor kepada masyarakat.
Melalui KIBAR Melati, petugas memberikan pelayanan paspor secara jemput bola bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus di rumah sakit.
Konsepnya sederhana, tetapi dampaknya cukup besar. Mereka yang berada dalam kondisi tertentu dan kesulitan mendatangi kantor imigrasi tetap memiliki akses terhadap pelayanan.
Ada pula Sahabat KIBAR yang membawa layanan paspor ke lokasi yang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat, termasuk pusat perbelanjaan.
Model tersebut membuat pelayanan keimigrasian tidak selalu identik dengan antrean di gedung kantor.
Masyarakat tetap dapat memperoleh akses layanan di tengah ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari keseharian mereka.
“Intinya, setiap inovasi ini kami dorong agar tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi dapat terus diimplementasikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Rakha.
Perubahan berikutnya menyentuh sisi yang sering kali menjadi tantangan pelayanan publik: komunikasi dan pengaduan.
Imigrasi Jakarta Barat memperkenalkan KIBAR Connect, singkatan dari Key Information Base and Accessible Response Channel of Information and E-Complaint Tracking.
Kanal tersebut disiapkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan saran, masukan, maupun pengaduan kepada Imigrasi Jakarta Barat.
Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan kantor imigrasi tidak berhenti ketika layanan selesai.
Ada ruang untuk bertanya. Ada ruang untuk memberikan masukan. Dan ada jalur untuk menyampaikan persoalan ketika masyarakat menemukan kendala.
KIBAR Connect menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pola pelayanan yang lebih komunikatif.
Namun, membawa pelayanan ke ruang digital memiliki konsekuensi lain.
Semakin banyak proses yang bergantung pada teknologi, semakin besar pula kebutuhan terhadap jaringan yang stabil dan sistem yang terlindungi.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Imigrasi Jakarta Barat Siti Adytia mengatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur jaringan untuk mendukung kebutuhan pelayanan digital.
“Untuk jaringan internet kami sudah sangat siap dan didukung fasilitas modem dengan spesifikasi yang mumpuni. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam penyediaan jaringan internet berkualitas tinggi,” kata Siti.
Menurut dia, kesiapan jaringan juga harus diikuti dengan langkah antisipasi terhadap berbagai gangguan, termasuk ancaman keamanan siber.
“Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk gangguan jaringan sampai serangan siber, kami juga sudah menyiapkan perangkat sekuritas yang dibutuhkan,” ujarnya.
Artinya, di balik layanan yang terlihat sederhana di layar ponsel masyarakat, terdapat sistem yang harus terus dijaga agar tetap berfungsi.
Website, aplikasi, hingga media sosial menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
Siti mengatakan jajaran Imigrasi Jakarta Barat tetap melakukan mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi potensi gangguan.
“Kami tetap melakukan mitigasi dan kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan sistem. Jadi, digitalisasi ini tidak hanya berbicara tentang aplikasi, tetapi juga bagaimana memastikan sistemnya aman, jaringan tersedia, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tuturnya.
Tak Hanya Melayani Masyarakat, Kantor Juga Berbenah dari Dalam
Transformasi yang dilakukan Imigrasi Jakarta Barat ternyata tidak berhenti pada pelayanan yang terlihat di depan publik.
Pembenahan juga menyentuh tata kelola internal.
Salah satunya melalui BMN Care, inovasi yang digunakan untuk membantu pencatatan dan pelaporan kondisi Barang Milik Negara (BMN) secara lebih sistematis melalui sistem digital.
Dengan cara tersebut, perubahan tidak hanya terjadi pada meja pelayanan, tetapi juga di balik layar.
Pelayanan kepada masyarakat membutuhkan tata kelola internal yang tertib. Inventaris harus terdata. Informasi harus terdokumentasi. Sistem harus berjalan.
Dari sinilah ekosistem pelayanan mulai terbentuk. Dari Paspor hingga Izin Tinggal, Semua Didorong Lebih Dekat
Selain layanan paspor, Imigrasi Jakarta Barat juga mengembangkan inovasi yang berkaitan dengan izin tinggal dan status keimigrasian.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa transformasi pelayanan tidak hanya menyasar warga negara Indonesia yang membutuhkan paspor.
Pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan kepastian proses.
Jika dirangkai, inovasi-inovasi tersebut membentuk satu pola besar: pelayanan yang semakin mendekat kepada kebutuhan pengguna.
KIBAR Melati bergerak menuju mereka yang membutuhkan layanan di rumah sakit. Sahabat KIBAR membawa layanan ke ruang publik.
KIBAR Connect membuka jalur komunikasi dan pengaduan. Inovasi izin tinggal dan status keimigrasian memperkuat pelayanan substantif.
Sementara BMN Care memperbaiki pengelolaan internal. Seluruhnya ditopang jaringan digital dan perangkat keamanan.
Rakha menegaskan, ukuran keberhasilan inovasi bukan terletak pada banyaknya nama program yang diluncurkan.
Yang jauh lebih penting adalah keberlanjutan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Karena itu, inovasi pelayanan di Imigrasi Jakarta Barat diarahkan agar terus dikembangkan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan wajah baru pelayanan publik.
Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan. Sebaliknya, sistem pelayanan yang terus didorong untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, digitalisasi hanyalah alat. Yang menjadi pertaruhan adalah pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan negara: apakah layanan mudah dijangkau, apakah informasi mudah diperoleh, apakah pengaduan memiliki ruang untuk didengar, dan apakah sistem mampu tetap bekerja ketika menghadapi gangguan.
Di titik itulah transformasi Imigrasi Jakarta Barat diuji. Bukan seberapa canggih aplikasinya. Bukan pula seberapa banyak inovasi yang diluncurkan.
Melainkan seberapa jauh inovasi tersebut mampu membuat pelayanan lebih dekat, lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih mudah dirasakan masyarakat. (GMO)
