Cilegon, dNewsStar.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menilai kehumasan pemerintah kini memegang peran krusial sebagai penjaga kredibilitas negara di ruang publik.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Kehumasan dan Pembekalan Literasi Digital yang digelar di Aston Cilegon Boutique Hotel, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan perwakilan DPMPTSP, Diskominfo, Lapas Cilegon, Kanwil Ditjen Imigrasi Banten, serta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Banten dalam satu forum yang membahas tantangan komunikasi publik di era digital.
Mewakili Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Budi Irawan, mengatakan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut humas pemerintah untuk bertransformasi secara cepat.
Menurutnya, kepercayaan publik saat ini tidak lagi dibangun semata melalui pelayanan tatap muka, tetapi juga melalui kualitas informasi yang disampaikan institusi pemerintah di ruang digital.
“Era digital telah mengubah cara masyarakat menerima dan menilai informasi. Karena itu humas harus mampu menjadi sumber informasi yang kredibel, cepat, dan akurat,” imbuh Budi.
“Kepercayaan publik adalah aset yang harus dijaga melalui komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab,” ia menambahkan.
Budi menegaskan fungsi kehumasan pemerintah saat ini telah berkembang jauh melampaui aktivitas publikasi dan dokumentasi.
Di tengah meningkatnya penyebaran informasi yang belum tentu terverifikasi, humas dituntut mampu melakukan mitigasi komunikasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi.
Menurutnya, kemampuan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah agar mampu membaca dinamika ruang digital yang terus berubah.
“Informasi bergerak sangat cepat. Jika institusi pemerintah tidak adaptif, ruang komunikasi publik akan mudah dipenuhi informasi yang tidak akurat,” katanya.
“Karena itu peningkatan kapasitas humas menjadi kebutuhan strategis,” ia menuturkan.
Ruang Kolaborasi Antarinstansi
Forum tersebut juga menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai instansi pemerintah untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan komunikasi publik.
Peserta mengikuti berbagai sesi diskusi mengenai penguatan strategi komunikasi, pemanfaatan media digital, pengelolaan informasi publik, hingga pengembangan narasi pelayanan yang lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Berbagai isu terkait transformasi digital, pengelolaan media sosial pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan informasi menjadi topik yang paling banyak mendapat perhatian.
Imigrasi Cilegon menilai penguatan kompetensi kehumasan menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
Di tengah disrupsi informasi yang semakin kompleks, kemampuan membangun komunikasi yang terbuka, cepat, dan berbasis data menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi institusi publik.
Melalui kegiatan ini, Imigrasi Cilegon berharap seluruh peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Imigrasi Cilegon, tantangan terbesar di era digital bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan memastikan negara tetap hadir melalui komunikasi yang dapat dipercaya. (GMO
