25 Juni Jakarta – Rentetan pemadaman listrik yang melanda Sumatera pada akhir Mei hingga berulang di sejumlah wilayah Jawa-Bali sepanjang Juni 2026 dinilai menjadi alarm serius bagi sistem ketahanan energi nasional. Sejumlah pakar menilai gangguan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan rapuhnya tata kelola sektor ketenagalistrikan yang masih bergantung pada energi fosil dan minim modernisasi jaringan.
Hal itu mengemuka dalam diskusi daring Lapor Iklim, Rabu (25/6). Ekonom Senior INDEF sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya, mengatakan pemadaman listrik yang terus berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan investor serta menghambat produktivitas industri.
“Pemadaman listrik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga dapat memengaruhi iklim investasi dan produktivitas industri,” ujar Berly.
Ia menyoroti paradoks sektor kelistrikan Indonesia yang kerap mengalami kelebihan pasokan (oversupply), namun tetap rentan mengalami gangguan distribusi. Menurutnya, persoalan utama terletak pada dominasi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang membuat sistem nasional sangat bergantung pada energi fosil.
Program pembangunan pembangkit 35 gigawatt yang dijalankan sejak 2015 hingga 2029, kata Berly, sebagian besar masih bertumpu pada PLTU batu bara. Akibatnya, sistem kelistrikan menjadi rentan terhadap gejolak harga energi dan gangguan rantai pasok.
“Ketika harga energi fosil naik atau distribusinya terganggu, dampaknya langsung terasa terhadap sistem listrik nasional,” katanya.
Sementara itu, Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, menilai pemerintah selama ini terlalu fokus membangun pembangkit baru tanpa diimbangi penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik.
“Perencanaan ketenagalistrikan terlalu berorientasi pada penambahan kapasitas pembangkit. Padahal, ketahanan sistem juga ditentukan oleh kualitas jaringan dan kemampuan menghadapi gangguan,” ujarnya.
Raditya menegaskan Indonesia harus segera memodernisasi jaringan listrik agar mampu mengakomodasi energi terbarukan dalam skala besar. Menurutnya, sistem kelistrikan yang sangat tersentralisasi sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan transisi energi.
“Ke depan, sistem energi perlu bergerak menjadi lebih terdesentralisasi. Energi surya atap, pembangkit berbasis komunitas, dan jaringan yang fleksibel harus mendapat ruang lebih besar,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar PLN lebih memfokuskan perannya pada pengelolaan jaringan transmisi, sementara bisnis pembangkit dapat diperkuat melalui anak perusahaan. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.
Diskusi juga menyoroti lambatnya transisi energi di Indonesia yang dinilai masih mempertahankan dominasi energi fosil. Berly menilai ketergantungan terhadap batu bara membuat rantai pasok energi menjadi panjang dan berisiko tinggi, terutama karena sumber batu bara banyak berada di Sumatera sementara konsumsi terbesar berada di Pulau Jawa.
“Perlu paradigma baru agar sistem energi nasional bisa keluar dari ketergantungan terhadap energi fosil,” tegasnya.
Renewable Energy Manager Trend Asia, Beyrra Triasdian, menambahkan bahwa ketergantungan terhadap industri batu bara bukan hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan mulai dari kawasan tambang, distribusi hingga limbah pembakaran.
Ia bahkan menilai kondisi kelebihan pasokan batu bara yang kerap disampaikan pemerintah justru menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan ketenagalistrikan.
“Masyarakat tidak pernah meminta pemerintah membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara,” ujarnya.
Beyrra mendorong pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Ia mencontohkan keberhasilan masyarakat di Subang, Jawa Barat, yang pernah mengembangkan pembangkit listrik mikrohidro secara mandiri sebelum akhirnya berhenti beroperasi setelah jaringan PLN masuk ke wilayah tersebut.
Menurutnya, model energi berbasis komunitas mampu meningkatkan ketahanan sistem karena lebih mudah dipulihkan saat terjadi gangguan.
“Energi terbarukan berbasis komunitas dapat mengurangi risiko blackout. Sistemnya lebih mudah diperbaiki dan dipulihkan ketika terjadi gangguan,” pungkas Beyrra.
