Jakarta, VertaNews.com — Pemerintah mulai mengibarkan sinyal siaga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat seiring menguatnya fenomena El Nino pada paruh kedua 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla dan memerintahkan seluruh daerah rawan memperkuat langkah pencegahan sebelum bencana terjadi.
Peringatan tersebut disampaikan Djamari saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027”.
Menurut Djamari, ancaman karhutla tahun ini tidak boleh dianggap sebagai rutinitas tahunan.
Pengalaman masa lalu menunjukkan kebakaran hutan mampu memicu krisis kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, merusak lingkungan, hingga menimbulkan persoalan diplomatik akibat kabut asap lintas negara.
“Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini persoalan nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat, perekonomian, stabilitas kawasan, dan citra Indonesia di mata dunia,” kata Djamari dalam keterangan persnya, Jumat (19/6).
Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas pengendalian karhutla tahun 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Keenam wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena didominasi lahan gambut serta kawasan hutan yang rentan terbakar saat musim kemarau panjang.
Djamari meminta seluruh kepala daerah, Pangdam, Kapolda, BPBD, serta instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan mulai saat ini.
“Jangan menunggu api muncul baru bergerak. Tingkatkan patroli terpadu, perkuat sistem deteksi dini, siapkan personel dan peralatan sejak sekarang,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 yang akan menjadi pusat koordinasi nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Desk tersebut akan mengintegrasikan kebijakan, pemantauan lapangan, hingga evaluasi penanganan dari tingkat pusat sampai daerah.
Menurut Djamari, pendekatan yang digunakan saat ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua pihak harus terlibat karena dampak karhutla dirasakan seluruh bangsa,” ujarnya.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengungkapkan bahwa fenomena El Nino saat ini masih berada pada level moderat.
Namun intensitasnya diperkirakan meningkat mulai Juli hingga September dan mencapai puncak pada Oktober 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menurunkan curah hujan secara signifikan serta meningkatkan jumlah titik panas di sejumlah wilayah rawan.
“Periode Juli hingga Oktober menjadi fase yang perlu diwaspadai bersama karena risiko kebakaran akan meningkat,” kata Tri Handoko.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah instansi telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas.
Hingga pertengahan Juni, operasi telah berlangsung selama 141 hari dengan 225 sortie penerbangan.
Dalam rakorsus tersebut, pemerintah menetapkan tiga target utama pengendalian karhutla tahun 2026, yakni mencegah kebakaran skala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah dan lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan keberhasilan menekan angka karhutla beberapa tahun terakhir merupakan hasil sinergi lintas sektor yang harus terus dipertahankan.
Menurutnya, ancaman tahun ini lebih berat karena musim kemarau diperkirakan datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dibanding tahun sebelumnya.
“Kesiapsiagaan tidak boleh menjadi respons sesaat ketika bencana datang. Ini harus menjadi budaya kerja permanen,” ujar Raja Juli.
Menutup rakorsus, Djamari mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak meremehkan ancaman yang sedang mengintai.
“Jangan lengah. Jangan menunggu kebakaran terjadi. Keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kehormatan negara dipertaruhkan dalam pengendalian karhutla tahun ini,” tegasnya.
Dengan El Nino yang diprediksi mencapai puncak pada Oktober mendatang, pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan Indonesia tidak kembali menghadapi bencana asap besar yang pernah melumpuhkan berbagai wilayah pada masa lalu. (GMO)
