JAKARTA, 8 Mei 2026 – Sektor perunggasan nasional terus memegang peranan penting sebagai penyedia protein hewani utama masyarakat sekaligus penggerak ekonomi pedesaan. Di tengah tantangan fluktuasi harga pasar dan dominasi rantai pasok global, pemerintah bersama asosiasi perunggasan nasional memperkuat sinergi hilirisasi guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan berkelanjutan bagi peternak rakyat.
Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam seminar bertema “Peran Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak Melalui Hilirisasi” yang digelar pada Jumat, 8 Mei 2026, di Seminar Room 1 (Hall 5), Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian pameran AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026.
Forum strategis lintas sektor ini hadir sebagai respons terhadap dinamika industri perunggasan nasional dan global. Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Pertanian disebut telah menyiapkan pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengalihan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari pihak swasta kembali kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai langkah menjaga stabilitas harga bahan baku pakan ternak dan melindungi peternak lokal.
Seminar ini menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan strategis peternakan rakyat. Hilirisasi dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat posisi tawar peternak, serta menciptakan kepastian usaha yang lebih berkelanjutan.
Keberlangsungan usaha peternak rakyat selama ini masih dibayangi ketidakpastian harga ayam hidup dan telur di pasar. Karena itu, transformasi melalui kebijakan hilirisasi dinilai mendesak agar peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah berisiko tinggi.
Pemerintah didorong untuk membangun infrastruktur pascapanen sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), melalui dukungan BUMN pangan berupa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas cold storage yang mampu menyerap hasil ternak secara stabil.
Menurut Alvino dari KPUN selaku penyelenggara seminar, kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan regulasi keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi, memperkuat integrasi budidaya dan pengolahan pascapanen, menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan, hingga membuka akses pendanaan strategis untuk pembangunan RPHU dan rantai dingin.
Selain itu, seminar juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem pasar yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi peternak rakyat melalui produk olahan telur dan ayam, sekaligus memperkuat kolaborasi antara asosiasi peternak, praktisi, lembaga keuangan, dan pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Kegiatan dibagi menjadi dua sesi strategis. Pada sesi pagi digelar sidang pleno bersama gabungan asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO untuk menyampaikan kondisi riil peternak di lapangan. Sementara sesi siang menghadirkan pemaparan dari Menteri Pertanian RI/Kepala Bapanas, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT Agrinas, pimpinan Danantara, perwakilan Kemendagri, hingga Dirjen Kemendes PDTT terkait implementasi hilirisasi perunggasan nasional.
Seminar ini juga melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari regulator utama, BUMN pangan, lembaga investasi, asosiasi peternak rakyat, organisasi profesi, akademisi, praktisi perunggasan, hingga koperasi peternakan.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Alvino.
Berbeda dengan seminar pada umumnya, forum ini menargetkan tiga hasil nyata, yakni kesepakatan offtaker nasional antara BUMN pangan dan peternak rakyat, skema pendanaan strategis pembangunan RPHU dan cold storage, serta penyusunan peta jalan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani untuk mendukung bantuan sosial, penanganan bencana, hingga kebutuhan daerah 3T.
Alvino menegaskan, hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas usaha peternak rakyat.
“Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegasnya.
Ia juga berharap alokasi dana Rp20 triliun dapat difokuskan untuk memperkuat hilirisasi melalui pembangunan RPHU, fasilitas cold storage, serta penyerapan daging ayam dan telur untuk kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah.
Terkait kebijakan impor SBM, Alvino menilai pemerintah perlu berkoordinasi erat dengan asosiasi dan pelaku usaha perunggasan, termasuk peternak mandiri, agar kebijakan tersebut tetap menjaga kelancaran pasokan tanpa menimbulkan gejolak di lapangan.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” pungkas Alvino.
