Jombang, VertaNews.com – Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memilih mendatangi makam Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (20/6/2026).
Di tengah tantangan reformasi kepolisian yang terus menjadi sorotan publik, langkah Kapolri itu dinilai sebagai simbol kuat penghormatan terhadap sosok yang memiliki peran besar dalam sejarah lahirnya Polri sebagai institusi yang mandiri dan terpisah dari militer.
Didampingi jajaran pejabat utama Polri, Listyo Sigit memanjatkan doa dan menaburkan bunga di pusara Gus Dur.
Kedatangannya disambut langsung Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz.
Namun lebih dari sekadar tradisi ziarah, momen tersebut menghidupkan kembali memori publik terhadap salah satu keputusan politik paling monumental pasca-Reformasi: pemisahan TNI dan Polri yang terjadi pada era pemerintahan Gus Dur.
Nama Gus Dur tidak bisa dilepaskan dari perjalanan reformasi sektor keamanan nasional.
Di bawah kepemimpinannya, lahir TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.
Kebijakan itu menjadi titik balik yang mengubah Polri dari bagian Angkatan Bersenjata menjadi lembaga sipil yang bertanggung jawab langsung dalam penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan keamanan nasional.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap tokoh bangsa yang meninggalkan fondasi penting bagi institusi Polri saat ini.
“Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan demokrasi dan reformasi Indonesia, termasuk dalam penguatan Polri sebagai institusi yang profesional dan mandiri,” ungkap Johnny, Sabtu (20/6).
“Karena itu, penghormatan ini memiliki makna historis yang sangat penting,” katanya.
Menurut Johnny, ziarah ke makam Gus Dur juga menjadi refleksi bagi seluruh anggota Polri menjelang Hari Bhayangkara ke-80.
Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, profesionalisme, dan pelayanan yang lebih baik, Polri diingatkan untuk tetap berpijak pada semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak dua dekade lalu.
“Momentum ini menjadi pengingat bahwa reformasi harus terus dijaga. Profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas seluruh insan Bhayangkara,” katanya.
Simbol Politik dan Moral
Kehadiran Kapolri di Tebuireng juga dibaca sebagai pesan moral bahwa institusi Polri tidak melupakan sejarah pembentukannya.
Gus Dur bukan hanya dikenang sebagai Presiden RI ke-4, tetapi juga sebagai tokoh pluralisme, demokrasi, dan reformasi yang membuka jalan bagi transformasi berbagai institusi negara, termasuk Polri.
Menjelang usia ke-80 tahun, Korps Bhayangkara tampaknya ingin menegaskan bahwa warisan reformasi tersebut bukan sekadar catatan sejarah, melainkan kompas yang harus terus menjadi arah dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (GMO)
