JAKARTA, VertaNews.com — Berbagai kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan terhadap tata kelola dan keamanan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, di tengah kritik dan desakan agar program tersebut dihentikan atau mekanismenya diubah menjadi bantuan uang, pemilik SPPG Teratai Poncol 2, Kota Pekalongan, Erick Sunardi, menilai persoalan MBG tidak bisa dilihat hanya dari sejumlah kasus kegagalan.
Menurut Erick, evaluasi terhadap program harus dilakukan dengan melihat pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), kualitas sumber daya manusia, pengawasan bahan baku hingga makanan sampai ke penerima manfaat.
“Kalau ada kejadian keracunan, tentu itu harus menjadi bahan evaluasi. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ada banyak SPPG yang berjalan dan melayani masyarakat dengan baik. Jangan sampai keberhasilan yang terjadi justru tidak terlihat hanya karena kita fokus pada kegagalannya,” kata Erick dalam wawancara di Restoran Shao Kao Green Lake City, Jakarta Barat, Senin (14/9/2026).
Erick mengatakan, kegagalan di lapangan dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah SOP yang tidak dijalankan secara konsisten. Karena itu, menurut dia, setiap kejadian harus diperiksa secara menyeluruh sebelum kesimpulan dibuat.
“Kalau memang SOP tidak dijalankan, tentu harus ada perbaikan dan sanksi. Tetapi kalau ada dugaan faktor lain, itu juga harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan,” ujarnya.
Hampir Tiga Bulan Berjalan
Erick mengatakan, SPPG yang dikelolanya telah berjalan hampir tiga bulan. Selama periode tersebut, ia mengklaim respons dari sekolah, guru, orangtua, dan siswa cukup positif.
Menurut dia, antusiasme siswa bahkan terlihat dari kebiasaan mereka menunggu makanan MBG setiap hari.
“Respons guru dan orangtua sangat positif. Anak-anak juga terlihat senang. Ada yang bahkan menunggu dan penasaran dengan menu yang diberikan hari itu,” kata Erick.
Untuk menjaga variasi makanan, Erick mengaku menerapkan inovasi menu dengan menyediakan makanan ringan atau snack setidaknya sekali dalam sepekan.
Namun, ia menegaskan snack yang dimaksud bukan sekadar makanan jajanan, melainkan tetap harus memenuhi perhitungan gizi.
“Prinsipnya bukan enak dulu baru bergizi. Justru gizinya harus terpenuhi lebih dahulu, kemudian kita upayakan rasanya juga disukai anak-anak,” katanya.
Ia mencontohkan sumber karbohidrat tidak selalu harus berasal dari nasi. Jagung dapat digunakan sebagai alternatif. Begitu pula sumber protein yang dapat dikreasikan dalam bentuk makanan ringan selama tetap memenuhi standar gizi.
Pengawasan Dimulai dari Bahan Baku
Erick mengatakan, keamanan pangan di SPPG yang dikelolanya diterapkan sejak bahan baku tiba di dapur.
Bahan makanan, kata dia, didatangkan dalam kondisi segar setiap hari. Waktu kedatangan bahan juga diatur berdasarkan jenisnya, terutama untuk bahan yang membutuhkan pengendalian suhu.
“Sayuran, daging, dan bahan lainnya tidak sekadar datang lalu langsung digunakan. Ada pengaturan waktunya. Untuk bahan beku, proses pencairannya juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai,” ujarnya.
Pengawasan kemudian berlanjut ke setiap tahapan pengolahan.
Menurut Erick, makanan tidak langsung didistribusikan sebelum melalui proses pengecekan atau test food.
“Pengecekan dilakukan sejak bahan baku datang. Setelah masuk tahap persiapan, makanan dicoba lagi. Sebelum pemorsian ada pengecekan oleh chef, kemudian saat pemorsian juga ada pemeriksaan oleh koordinator dan ahli gizi,” kata dia.
Pengawasan juga dilakukan setelah makanan masuk tahap distribusi. Erick menyebut pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan.
“Keluhan maupun masukan tidak kami tutup. Kami menggunakan media sosial dan kanal komunikasi lainnya supaya masyarakat bisa menyampaikan langsung kalau ada yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Libatkan Warga dan Petani Lokal
Selain aspek keamanan pangan, Erick melihat MBG memiliki dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar SPPG.
Ia mengatakan, sekitar 30-50 persen pekerja diupayakan berasal dari masyarakat sekitar. Namun, tidak semua posisi dapat diisi tanpa mempertimbangkan kompetensi.
“Kalau pekerjaan tersebut memang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar, kami prioritaskan mereka. Tetapi untuk posisi seperti ahli gizi, akuntan, atau tenaga tertentu yang membutuhkan sertifikasi, tentu kompetensinya tetap menjadi syarat,” katanya.
Menurut Erick, pola tersebut juga berlaku untuk pengadaan bahan baku. Petani dan pemasok lokal, kata dia, menjadi bagian dari rantai pasok SPPG sepanjang mampu memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.
“Program ini bukan hanya soal makanan untuk anak. Ada perputaran ekonomi di belakangnya. Ada pekerja yang mendapat penghasilan, ada pemasok, ada petani, dan ada pelaku usaha lokal yang ikut bergerak,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pekerjaan seperti mencuci ompreng maupun sejumlah pekerjaan pendukung lainnya dapat menjadi ruang bagi warga sekitar untuk memperoleh penghasilan.
Bahkan, Erick menyebut ada SPPG yang memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai kemampuan mereka.
“Yang penting bukan sekadar mempekerjakan orang karena dia warga sekitar. Kita harus melihat kemampuan dan menempatkan orang sesuai bidangnya. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan,” katanya.
Profesionalisasi Dapur
Erick juga menyoroti pentingnya tenaga profesional dalam pengelolaan SPPG. Ia mengatakan, sejumlah posisi di dapur membutuhkan keahlian dan sertifikasi.
Menurut dia, chef menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar.
“Di tempat kami, kami tidak ingin prinsipnya hanya ‘bisa memasak’. Kalau memang ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi, kami dorong tenaga pengolahan untuk memiliki sertifikasi tersebut,” katanya.
Selain chef, terdapat ahli gizi yang bertugas memastikan komposisi menu memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Pengelolaan anggaran juga dilakukan dengan melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang keuangan.
Erick mengatakan, efisiensi menjadi salah satu prinsip penting dalam pengelolaan SPPG.
“Yang kita kejar bukan sekadar efektif, tetapi bagaimana anggaran digunakan secara efisien. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, sehingga setiap bahan dan setiap proses harus dikelola sebaik mungkin,” ujarnya.
MBG Bukan Sekadar Makanan Enak
Erick menegaskan, orientasi utama MBG adalah pemenuhan gizi, bukan sekadar menyediakan makanan yang disukai anak.
Ia mengaku memberikan edukasi kepada pekerja dapur mengenai sejumlah bahan yang penggunaannya dibatasi atau harus diperhatikan.
“Jangan sampai karena ingin makanan terlihat menarik dan enak, kita melupakan tujuan utamanya. MBG adalah makan bergizi gratis. Jadi ukuran pertama adalah kecukupan dan keamanan gizinya,” katanya.
Menurut dia, cita rasa tetap penting agar anak tidak bosan, tetapi tidak boleh mengalahkan standar gizi.
“Anak-anak tetap harus mendapatkan makanan yang mereka sukai. Tetapi menu itu harus terlebih dahulu melewati perhitungan ahli gizi,” ujarnya.
Menanggapi Isu SPPG Dibakar
Erick juga menanggapi informasi mengenai adanya SPPG yang disebut dibakar. Berdasarkan informasi yang dia terima, kabar tersebut disebutnya tidak benar.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Kalau informasi itu tidak benar, jangan sampai kemudian masyarakat mengambil tindakan berdasarkan kabar yang belum jelas. Membakar atau merusak fasilitas adalah tindakan kriminal dan bukan cara menyelesaikan persoalan,” katanya.
Menurut dia, kritik terhadap MBG tetap diperlukan. Namun, kritik harus disampaikan melalui mekanisme yang benar.
“Kalau ada masalah, sampaikan, laporkan, dan evaluasi. Jangan menyelesaikan masalah dengan tindakan yang justru melanggar hukum,” ujarnya.
Menolak Wacana MBG Diganti Uang
Terkait wacana agar MBG dihentikan dan diganti dengan bantuan uang tunai, Erick mengatakan, pilihan tersebut harus dikaji berdasarkan tujuan awal program.
Ia menilai pemberian makanan secara langsung memiliki tujuan yang berbeda dengan pemberian uang.
“Kalau program ini tujuannya memastikan anak mendapatkan makanan bergizi, maka yang harus kita pastikan adalah makanan bergizinya benar-benar sampai kepada anak. Apakah mekanismenya nanti diperbaiki atau ada perubahan kebijakan, itu menjadi kewenangan pemerintah,” kata Erick.
Ia meminta perdebatan mengenai MBG tidak berhenti pada pilihan antara makanan atau uang.
“Yang lebih penting adalah bagaimana tujuan program tercapai tanpa membebani keuangan negara dan tanpa mengurangi kualitas makanan yang diterima anak,” ujarnya.
Menilai Kepemimpinan Kepala BGN
Erick juga memberikan pandangannya mengenai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Menurut dia, karakter tegas dibutuhkan untuk membenahi program berskala besar seperti MBG.
Ia menilai perubahan sistem tidak dapat langsung terlihat hanya dalam hitungan hari.
“Kita harus memberikan waktu kepada pimpinan baru untuk membangun sistem. Ketegasan memang dibutuhkan, tetapi ketegasan itu harus berjalan bersama kemampuan melihat persoalan di lapangan,” katanya.
Menurut Erick, keputusan untuk menutup atau memperbaiki dapur yang bermasalah seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas program.
“Kalau ada dapur yang bermasalah, perbaiki. Kalau ada pelanggaran, berikan sanksi. Tetapi pada saat yang sama, dapur yang sudah berkomitmen menjalankan program dengan baik juga perlu diberikan ruang untuk terus beroperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dalam menentukan jumlah dan kapasitas SPPG.
“Program ini menggunakan uang negara. Karena itu, efisiensi menjadi sangat penting. Jangan sampai anggaran besar tetapi hasil yang diterima masyarakat tidak maksimal,” katanya.
Keamanan Pangan Jadi Pelajaran
Berbagai kasus keracunan yang muncul, menurut Erick, seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pengelola SPPG untuk memperketat standar keamanan pangan.
Ia mengatakan, SPPG yang dikelolanya telah mengupayakan sejumlah persyaratan, termasuk sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.
Pihaknya juga mempersiapkan penerapan sistem manajemen keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), sembari menunggu ketentuan teknis yang menjadi acuan pemerintah.
“Setiap kejadian harus membuat kami semakin berhati-hati. Jangan sampai kejadian di tempat lain justru dianggap sebagai masalah orang lain. Bagi kami, itu harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki SOP di dapur sendiri,” ujarnya.
Bagi Erick, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah porsi yang dibagikan. Ukurannya adalah apakah makanan tersebut aman, bergizi, tepat sasaran, diterima anak-anak, sekaligus dikelola dengan mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran.
“Kalau kita bicara MBG, jangan hanya bicara makanan. Kita bicara tentang kesehatan anak, ekonomi masyarakat, tenaga kerja, petani, keamanan pangan, dan uang negara. Semua itu harus dijaga secara bersamaan,” kata Erick.
